Menteri PANRB Imbau PNS Tidak Ambil Cuti Tahunan Pasca Lebaran

kalender juli 2016

Jakarta – Pemerintah sudah memutuskan bahwa Hari Libur Nasional dalam rangka Idul Fitri 1437 H tanggal 6 dan 7 Juli 2016, sedangkan Cuti Bersamanya tanggal 4, 5 dan 8 Juli 2016. Sebelum cuti bersama, ada dua hari libur bekerja yakni tanggal 2 dan 3 Juli 2016. Demikian juga setelahnya ada dua hari libur yakni tanggal 9 dan 10 Juli 2016. Total libur aparatur negara selama hari raya lebaran kali ini sembilan hari. Aparatur negara mulai efektif masuk kerja pada tanggal 11 Juli 2016.

Karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Crisnandi, menghimbau segenap jajaran aparatur negara, baik PNS maupun anggota TNI dan Polri untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran.

“Kami menghimbau kepada aparatur negara untuk tidak mengambil cuti tahunan pasca lebaran, selama satu minggu dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2016,” ucap Yuddy di sela-sela persiapan keberangkatan Safari Ramadhan ke Jawa Tengah di Stasiun Gambir Jakarta. Rabu (22/06).

Dijelaskan, selama libur panjang ini pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah tentu tidak optimal, akibatnya dipastikan banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan warga masyarakat terganggu, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB, paspor, pajak, berbagai perijinan, akta kelahiran, KTP, KK, sertifikat dan lain sebagainya.

“Mengingat selama sembilan hari berbagai pelayanan publik dari pemerintah tidak optimal, kami berharap pasca lebaran nanti ada optimalisasi pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur yang mencukupi di berbagai sentra pelayanan umum,” tutur Yuddy.

Di era revolusi mental dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Menteri Yuddy mengingatkan kembali agar segenap aparatur negara senantiasa konsisten menjaga marwahnya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai priyayi.

“Dengan semangat dan nilai yang kita raih dari momentum hari raya idul fitri ini, mari kita kembali ke fitrah bahwa aparatur negara adalah pelayan rakyat yang harus melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Selanjutnya Yuddy menghimbau agar para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik para Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, maupun Bupati/Walikota untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dengan tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada jajarannya, kecuali terdapat alasan yang benar-benar sangat mendesak.

“Demi menjamin kelancaran pelayanan publik, kami menghimbau para PPK, apabila tidak ada alasan yang sangat mendesak, agar tidak memberikan ijin cuti tahunan kepada aparatur negara di lingkungan instansinya masing-masing. Surat resmi terkait hal ini akan segera kami sampaikan,” pungkas Yuddy menutup pembicaraan. (hs/HUMAS MENPANRB)

Sumber : http://www.menpan.go.id/berita-terkini/5069-menpan-himbau-aparatur-negara-tidak-mengambil-cuti-tahunan-pasca-lebaran

PENDAFTARAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN UNDIP

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan profesional di lingkungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan kabupaten, Universitas Diponegoro menawarkan paket studi di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Paket program yang ditawarkan adalah Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan konsentrasi Ekonomi dan Ekonommi Pembangunan Daerah yang keduanya berdasarkan Keputusan BAN-PT No 966/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 telah terakreditasi dengan nilai A.

Jadwal pendaftaran dimulai tanggal 13 April – 20 Juni 2016.  Untuk info lebih selengkapnya bisa dilihat pada website dengan alamat www.miesp.feb.undip.ac.id

BENCHMARKING KE BEST PRACTICE DIKLAT KEPEMIMPINAN Tk. IV ANGKATAN IV BADAN DIKLAT PEMERINTAH DAERAH DIY TAHUN 2016

_DSC0291Salatiga – Selasa, 14 Juni 2016 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga menerima kunjungan rombongan peserta Benchmarking ke Best Practice Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan IV Badan Diklat Pemerintah Daerah DIY. Rombongan yang berjumlah 45 orang dipimpin oleh Kepala Bidang Penjenjangan Badan Diklat Pemerintah Daerah DIY Drs. Sukismi , MM.

Penerimaan kunjungan dilaksanakan di Aula Kaloka BKD Kota Salatiga, dengan Lokus kunjungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, Kantor Arsip dan Perpustakaan Salatiga dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga.

Drs. Sukismi, MM menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Benchmarking di Kota Salatiga adalah dalam rangka pembelajaran, mengadopsi dan mengadaptasi serta mennumbuhkan inovasi dan keteladanan dari SKPD unggulan yang ada di Kota Salatiga.

Kepala BKD Kota Salatiga Dra. Gati Setiti, M.Hum dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan Benchmarking ke Best Practice peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV Pemda DIY, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya yang telah memilih Kota Salatiga sebagai lokus kegiatan Benchmarking ke Best Practice, serta berharap melalui kegiatan ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan  yang lebih erat serta akan dapat memberikan masukan dan manfaat.

_DSC0245_DSC0247_DSC0309_DSC0238